Keberadaan dasar hukum praperadilan dalam KUHAP menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP.
Perkembangan Dasar Hukum Praperadilan KUHAP Baru
Perkembangan hukum menyebabkan kewenangan praperadilan mengalami perluasan dibandingkan ketentuan awal dalam KUHAP. Salah satu perubahan paling signifikan berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir baru terhadap objek praperadilan.
Melalui putusan tersebut, penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan apabila diduga tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan penggeledahan dan penyitaan juga dapat menjadi objek pemeriksaan praperadilan dalam kondisi tertentu.





