Belanda menerapkan sistem administrasi pemerintahan kolonial dengan tetap memanfaatkan struktur kepemimpinan adat yang sudah ada. Para kepala marga diberi peran dalam menjalankan kebijakan pemerintah kolonial di tingkat lokal.
Selain mengatur pemerintahan, Belanda juga mulai membuka berbagai infrastruktur sederhana untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jalur transportasi air tetap menjadi sarana utama karena kondisi wilayah yang didominasi rawa dan sungai.
Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan identitas budaya dan adat istiadat mereka. Berbagai bentuk perlawanan maupun penolakan terhadap kebijakan kolonial juga pernah terjadi meskipun tidak selalu tercatat secara luas dalam sejarah nasional.





