Lima wilayah yang masuk dalam rencana awal tersebut adalah Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pertahanan yang berbeda sehingga penguatan komando teritorial dianggap penting untuk mendukung koordinasi di lapangan.
Peningkatan status dari Korem menjadi Kodam juga membawa konsekuensi terhadap struktur organisasi. Kodam memiliki cakupan komando yang lebih besar dibandingkan Korem sehingga membutuhkan penyesuaian personel, fasilitas, satuan pendukung, serta perlengkapan militer. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi TNI AD.
Konsep tersebut juga sejalan dengan gagasan penguatan komando teritorial agar pengelolaan pertahanan dapat dilakukan lebih dekat dengan karakteristik setiap wilayah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis berbeda-beda, sehingga struktur komando menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas pertahanan.
